Sidang Perdana Perkara Corporasi Melibatkan PT Abu Tours

Sidang corporasi PT ABU Tours diwakili Hamzah Mamba duduk dikursi pesakitan PN Makassar. (Foto/illank)

Sidang corporasi PT ABU Tours diwakili Hamzah Mamba duduk dikursi pesakitan PN Makassar. (Foto/illank)

RAPORMERAH.co, MAKASSAR – Sidang perdana corporasi PT Amanah Bersama Ummat (ABU) Tours dengan menghadirkan, Hamzah Mamba di Pengadilan Negeri Makassar, Rabu (13/3/2019) sore.

Hamzah Mamba dihadirkan kembali di kursi pesakitan, karna dirinya adalah Direktur Utama PT ABU Tours dalam agenda sidang pembacaan dakwaan Tim Jaksa Penuntut Umum.

Sidang perkara tindak pidana corporasi ini baru pertama kali disidangkan di PN Makassar, ketua tim jaksa, R Narendra Jatna mengatakan, bahwa sidang ini yang melibatkan PT ABU Tours merupakan rangkaian dari sidang sebelumnya dari empat terdakwa yakni, Hamzah Mamba, Nursyariah Mansyur, Chaeruddin dan M Kasim Sunusi.

“Itukan sebagai individu, tapi kami melihat masih ada corporasinya, khususnya dalam konteks pencucian uang. Jadi ini merupakan terobosan baru dalam implementasi penegakan hukum dan sebagai langkah penegak hukum dalam mengoptimalkan pelacakan aset serta pengembalian kerugian kepada korban,” kata Narendra usai persidangan.

Lanjut Narendra, bahwa masih ada aset-aset yang dilakukan dengan pencucian uang menggunakan perusahaan, sehingga pihaknya meminta pertanggungjawaban secara pidana pada corporasinya.

“Hari ini kita bacakan dakwaannya, dan selanjutnya akan melihat bagaimana proses pembuktiannya pada persidangan nanti,” sambungnya.

Narendra menyebutkan, bahwa ada sejumlah aset tambahan tetapi nanti dalam persidangan akan melihat jumlah aset tersebut secara lebih spesifik lagi.

“Ada uang senilai Rp 1,7 miliar dan USD 24.421. Memang belum masuk sebelumnya, barang bukti yang diambil oleh kurator pada putusan sebelumnya. Jadi aset ini berbeda pada kasus yang dikenakan pada masing-masing individu pada sidang sebelum-sebelumnya,” bebernya.

PT Amanah Bersama Ummat (ABU) Tours dikenakan dengan pasal 3 juncto pasal 6 UU RI nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang juncto pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP juncto pasal 64 ayat (1) KUHP.

(Mir/Azr)

Leave a Reply