Polda Sulsel Bentuk Satgas Money Politik Pilkada Serentak

Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Dicky Sondani bersama Kasubdit 2 Fismondev Ditreskrimsus, Kompol Wirdanto hadicaksono saat rilis penangkapan dua pelaku penipuan berkedok iklan seks komersil online di Mapolda Sulsel, Senin (15/01/2018) | Foto : Illank

Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Dicky Sondani bersama Kasubdit 2 Fismondev Ditreskrimsus, Kompol Wirdanto hadicaksono saat rilis penangkapan dua pelaku penipuan berkedok iklan seks komersil online di Mapolda Sulsel, Senin (15/01/2018) | Foto : Illank

RAPORMERAH.co, MAKASSAR – Memasuki tahapan proses Pilkada serentak 2018, Polda Sulsel selain membentuk Tim Cyber juga dibentuk Tim Satgas Money Politik.

Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Dicky Sondani saat ditemui di Mapolda Sulsel mengaku, pihaknya telah membentuk dua tim satgas yakni Tim Cyber dan Tim Satgas Money Politik dalam Pilkada serentak.

“Khusus money politik kita akan monitor, jangan sampai ada kejadian money politik dalam pilkada ini. Jika ada terkait dengan money politik kita akan lapor penegakan hukum. Adapun terkait masalah cyber begitu juga,” kata Dicky, Senin (15/01/2018).

Dicky menyebutkan, Polda Sulsel akan bekerjasama dengan KPU, Bawaslu dan Panwaslu terkait money politik pada Pilkada serentak 2018 untuk mencegah dan mengawasi hal tersebut. Namun jika masyarakat menemukan ada kejadian money politik maka segera laporkan.

“Tentu kita, bisa mengawasi langsung dilapangan mengenai money politik. Bisa jadi OTT dan bisa melakukan pelacakan terhapad para pelaku ini. Apabila juga ada laporan masyarakat kita akan teliti dan pelajari. Apa betul ada money politik. Kita bisa langsung mengecek. karna kita juga Satgas Intelejen juga ada di lapangan,” ungkapnya.

Namun demikian, untuk mencegah terjadinya money politik di Pilkada serentak nanti, kata Dicky, akan melakukan berbagai cara supaya tidak terjadi hal-hal tersebut.

“Kita akan sosialisasi jangan ada money politik. Kita juga lakukan pencegahan. Dan kita akan ingatkan parah calon-calon kepala daerah untuk jangan gunakan money politik. Baru penegakan hukum apabila tetap melakukan hal tersebut,” pungkasnya.

Penulis : Illank

Leave a Reply