Pendamping PKH Tertangkap Tangan Sunat Dana Bantuan

Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Wahyu Dwi Ariwibowo saat memberikan keterangan persnya OTT penyelewengan dana Bansos KPH Kemensos RI. (Foto/illank)

Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Wahyu Dwi Ariwibowo saat memberikan keterangan persnya OTT penyelewengan dana Bansos KPH Kemensos RI. (Foto/illank)

RAPORMERAH.co, MAKASSAR – Pihak kepolisian mengamankan seorang pria yang diduga melakukan penyimpangan Program Keluarga Harapan (PKH) bantuan sosial dari Kementerian Sosial RI di Kota Makassar.

Pendamping PKH bernama, Syahruddin (40) warga Jalan Kandea III lorong 3, Kota Makassar. Ia terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Satgas Bansos Polrestabes Makassar.

Kapolresrabes Makassar, Kombes Pol Wahyu Dwi Ariwibowo mengatakan, bahwa pelaku terjaring OTT sementara melakukan penyalahgunaan wewenang dalam proses penyaluran atau pembayaran dana bansos dengan memotong langsung dana bansos tersebut.

Sehingga lanjutnya, bagi yang penerima manfaat menerima dana bansos itu tidak sesuai dengan jumlah yang diberikan oleh Kementerian Sosial RI.

“Ada yang kita lakukan OTT satu orang pendamping. Hasil pemeriksaan kita pelaku
modusnya pelaku memegang kartu ATM yang seharusnya dipegang oleh penerima tapi dipegang oleh yang bersangkutan termasuk juga buku rekeningnya setiap bulan di kumpulkan,” kata Wahyu saat memberikan keterangan persnya, Rabu (6/3/2019).

Wahyu menjelaskan, bahwa pelaku memegang kartu ATM tersebut kemudian setiap bulan dan diserahkan ke penerima yang berjumlah 400 orang penerima dana bantuan bansos itu, lalu dilakukan pemotongan oleh pelaku sebanyak Rp 12 ribu.

“Bahkan, ada dana bantuan yang setiap pertriwulan dicairkan oleh pelaku tetapi dia lakukan pemotongan sebanyak Rp 50 ribu. Uang potongan tersebut digunakan pelaku untuk kepentingan pribadinya. Kasus ini akan kita kembangkan terus untuk mengetahui kemungkinan ada pelaku lainnya,” ungkapnya.

Pihak kepolisian juga menyita sejumlah barang bukti berupa, Kartu kombo ( ATM) sebanyak 50 lembar, buku rekap penyerahan dana Bansos pada keluarga penerima Manfaat (KPM) dan SK pengangkatan selaku PKH.

“Kita akan menjerat pelaku dengan UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor),” tutupnya.

(Mir/Azr)

Leave a Reply