Pemerintah Masukkan Delik Khusus ke RKUHP, Kewenangan KPK Dihilangkan

Pemberian cindera mata oleh Dekan Fakultas Hukum Unibos kepada pemateri dalam diskusi publik di Auditorium Aksan Mahmud di kampus Unibos. (Foto/illank)

Pemberian cindera mata oleh Dekan Fakultas Hukum Unibos kepada pemateri dalam diskusi publik di Auditorium Aksan Mahmud di kampus Unibos. (Foto/illank)

RAPORMERAH.co, MAKASSAR -Langkah pemerintah memasukkan delik khusus ke dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dianggap sejumlah Non Goverment Organization (NGO) sebagai langkah mundur.

Ada 26 organisasi yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Sulawesi Selatan Tolak Delik Khusus Masuk RKHUP seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar, Anti Coruption Committe (ACC) Sulawesi, Walhi Sulsel, FIK Ornop dan sejumlah organisasi mahasiswa lainnya.

Dalam deklarasi Koalisi Masyarakat Sipil Sulawesi Selatan Tolak Delik Khusus Masuk RKHUP mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan dan menerima masukan yang disampaikan para penegak hukum, institusi negara dan masyarakat sipil kepada pemerintah dan DPR, agar mengeluarkan pengaturan tindak pidana khusus dari RKUHP.

Menurut Direktur LBH Makassar, Haswandy Andy Mas, bahwa apabila pemerintah dan DPR memasukkan delik pidana khusus atau terorganisir ke dalam RKHUP maka terdapat dualisme pengaturan terhadap delik khusus.

“Artinya, selain diatur di dalam RKHUP, delik korupsi juga ada diatur dalam UU Tipikor, namun berpotensi menimbulkan perdebatan dalam penegakan hukum dan mengganggu kepastian hukum di masyarakat,” ucap Haswandy saat ditemui di Kampus Unibos, Senin (16/4/2018)

Lanjut Haswandy, contoh persoalan pengaturan delik khusus dalam RKUHP misalnya dalam konteks tindak pidana pelanggaran berat HAM, UU Pengadilan HAM juga kata Haswandy, mengatur kekhususannya terkait pemidanaannya.

Tak hanya itu, dalam penindakan korupsi menurut RKUHP telah mengatur hal-hal kontradiksi dengan ketentuan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

“Tidak adanya pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti, dan ancaman pidana denda menurun drasti,” tegas Haswandy.

Haswandy menilai dengan masuknya konteks delik khusus kedalam RKUHP adalah suatu langkah mundur. Pasalnya akan berdampak hilangnya kewenangan dan kedudukan lembaga khusus.

Ditempat yang sama, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode Muhammad Syarif menjelaskan, apabila delik kejahatan korupsi yang merupakan tindak pidana khusus kemudian dimasukan kedalam RKUHP maka delik tersebut akan menjadi tindak pidana umum (Pidum)

“Ini tentu akan menjadi ketidakjelasan kewenangan juga jika dimasukkan dalam KUHP, apakah nantinya KPK bisa menangani,” tutur Laode

Namun, jika Tipikor telah masuk dalam KUHP, sementara modus kejahatan semakin berkembang, Laode mengaku takut jika KUHP tidak akan relevan dengan perkembangan jaman.

“Makanya kita menolak kodifikasi, karena memang materi dalam RKUHP itu belum mencerminkan keberpihakan pemerintahan terhadap pembarantasan korupsi,” tutupnya.

Penulis : Illank

Leave a Reply