Pedagang Pasar Sentral Gugat Pemkot Makassar dan PT MTIR

Ketua tim kuasa hukum pedagang Pasar Sentral, Erwin Kallo usai melayangkan gugatan perdata kepada Pemkot Makassar dan PT MTIR di Pengadilan Negeri Makassar | Foto : Illank

Ketua tim kuasa hukum pedagang Pasar Sentral, Erwin Kallo usai melayangkan gugatan perdata kepada Pemkot Makassar dan PT MTIR di Pengadilan Negeri Makassar | Foto : Illank

RAPORMERAH.co, MAKASSAR -Kantor Pengadilan Negeri (PN) Makassar didatangi ratusan pedagang Pasar Sentral Kota Makassar, Jalan RA Kartini, Selasa (6/11/2018) siang.

Kedatangan para pedagang tersebut untuk mendaftarkan gugatan perdata kepada pihak Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar terkait persoalan relokasi dan kepemilikan lahan di Pasar Sentral.

Menurut Ketua tim kuasa hukum pedagang, Erwin Kallo mengatakan, bahwa dilayangkannya gugatan terhadap Pemkot dan PT Melati Tunggal Inti Raya (MTIR) selaku pengembang dalam pembangunan New Makassar Mall (NMM). Karena tempat pedagang berjualan yang sebelumnya mereka tempati sebagian ruas Jalan HID Cokroaminoto, Jalan KH Agus Salim, dan Jalan KH Wahid Hasim kemudian direlokasi ke NMM.

“Perjuangan kita tentang hak dan kewajiban, ini baru dimulai. Jadi gugatan ini kita layangkan kepada kedua pihak itu untuk ganti rugi secara umum dan lainnya persoalan lahan,” kata Erwin.

Erwin menyebutkan, para pedagang Pasar Sentral ini menuntut ganti rugi kepada Pemkot Makassar dan PT MTIR sebesar 1,8 triliun. Dia menjelaskan, bahwa ganti rugi itu merupakan perhitungan dari 1800 lods tersedia di NMM, dimana setiap lodsnya pedagang dibebankan seharga sebesar Rp 100 juta yang dicicil selama 8 tahun. Sehingga para pedagang menilai harga itu sangat merugikan mereka.

“Total itu yang kita tuntut untuk membayar ganti rugi atas penderitaan yang selama ini dialami oleh para pedagang. Mana sanggup pedagang yang keuntungan perbulannya palingan tidak lewat dari dua juta,” tegasnya.

Lanjut Erwin subtansi persoalan ini, kata dia, karena selisih harga yang begitu jauh. Sementara hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulsel harga perlods diusulkan sebesar Rp 33 juta. Akan tetapi, kenyataannya hargai tersebut justru dinaikkan oleh pengembang dan disetujui oleh Pemkot Makassar mulai dari harga Rp 90 juta hingga Rp 100 juta.

“Kenapa ini jauh karena satu-satunya alasan yang bisa membenarkan adalah terlalu banyak sogokan. Terlalu banyak suapnya, terlalu banyak korupsinya. Makanya mahalnya harga itu dibebankan kepada pedagang,” ungkap Erwin.

Penulis : Illank | Editor : A.Azhar

Leave a Reply