Opini BPK atas LKPD 2016 Dinilai Signifikan

RAPORMERAH.CO MAKASSAR –  Visi untuk mendorong pengelolaan keuangan untuk mencapai tujuan negara memalui pemeriksaan yang berkualitas, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sulawesi Selatan (Sulsel) gelar Media Workshop dengan tema Opini BPK atas LKPD 2016 di gedung BPK Sulsel jalan Ap. pettarani Makassar, Senin 10/7/2017.

Menurut Kepala BPK Sulsel, Endang Tuti Kardiani, perkembangan opini LKPD di Sulsel, opini 2012 -2016 WTP selalu meningkat. Dari tahun 2012 sebanyak 28%, 2013: 23%, 2014: 40%, 2015: 68%, 2016: 84%, hasil inilah yang di proleh oleh BPK.

Sementara Endang Tuti Kardiani berkomentar dalam permasalahan LKPD Tahun 2016 yang dialami BPK. Ada beberapa poin yakni pelaksanaan review LKPD oleh inspektorat belum memadai, kas & setara kas, persedian, piutang, aset tetap, aset tak berwujud, aset lainnya, utang, pendapatan, belanja barang/ jasa dan modal dan belanja hibah.

“BPK bertugas memeriksa pengelolahan dan tanggung jawab keuangan negara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan lembaga negara,”ujar Endang Tuti Karyani selaku Ketua BPK RI perwakilan Sulsel.

Ketua BPK pun menambahkan, jika terjadi indikasi kerugian negara maka kewajiban pada pasal 8 ayat UU 15/2016 tentang pantauan tindak lanjut harus di lakukan.

”Jika saat ada indikasi merugikan keuangan negara maka kami melakukan pemantauan tindak lanjut, pemantauan kerugian dan kewajiban pejabat entitas, merujuk kepada pasal 8 ayat UU 15 /2016 tentang pemantauan tindak lanjut, berbunyi surat pemberitahuan Pertama (+30), surat pemberitahuan kedua (+15), pelaporan kepada pihak berwenang (+15),”bebernya.

Peliput : Thamrin | Editor : Akbar

Leave a Reply