Legalitas Kacab GMNI Makassar Dipertanyakan

RAPORMERAH.CO | Forum DPK Bersatu Kota Makassar angkat bicara terkait status legalitas Ketua Cabang GMNI Makassar yang dipimpin oleh Bung Akar. FDPK Bersatu terdiri dari delapan DPK(UIM, YPUP, STDN, Pancasakti, Stim LPI, UNM, UNISMUH, UMI).

Kepada media, koordinator Forum DPK Bersatu mempertanyakan legalitas formil status ketua bung Akar. Dia mengatakan bahwa Status ketua cabang atas nama bung Akar, itu inkonstitusional.

Alasannya jelas bahwa segala sesuatu berkaitan dengan administrasi formil, pengangkatannya tidak ada. Padahal GMNI adalah lembaga konstitusional.”Status Ketua Cabang Bung Akar itu inkonstitusional,hal demikian terjadi karena hasil penunjukkan dan hampir pasti tidak ada administrasi formil yang melegalkan dia jadi ketua cabang GMNI Makassar,” tegas Fahria. Minggu (20/09/20)

Lebih lanjut dia sampaikan, kebiasaan buruk GMNI harus segera dientaskan. Apalagi kondisi GMNI Makassar yang terombang ambing.

“Penunjukkan langsung seperti itu harus dihapuskan dari tubuh GMNI, kita harus ikuti konstitusi yang ada terkait pergantian kepengurusan,” tambahnya

Oleh karena itu, Forum DPK Bersatu kota Makassar mendesak agar DPD segera mengambil langkah solutif terkait kondisi GMNI dan juga DPP segera mengeluarkan kebijakan baru terkait carut marutnya GMNI Makassar.

“Kami Forum DPK Bersatu Kota Makassar menegaskan tetap menolak eksistensi ketua Cabang dibawa kepemimpinan Bung Akar” tutup Fahria.(***)

Leave a Reply