Kontraktor Menduga Terjadi Persekongkolan dalam Tender Proyek Pembangunan Rutan Jeneponto

Rutan Kelas IIB Jeneponto / IST

Rutan Kelas IIB Jeneponto / IST

RAPORMERAH.CO, MAKASSAR – Sejumlah kontraktor yang mengikuti tender proyek pembangunan Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B Jeneponto mempertanyakan sikap dari panitia kelompok kerja (Pokja) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Sulsel.

Sikap Pokja Kanwil Kemenkumham Sulsel yang menerapkan syarat khusus dalam pelaksanaan proses lelang proyek pembangunan Rutan Jeneponto.

Salah satu kontraktor, Andi Kemal Wahyudi menganggap ada kolusi dalam proses lelang proyek pembangunan Rutan Jeneponto tersebut. Dimana pihak Pokja diduga bersekongkol dengan salah satu perusahaan yang diketahui milik seorang politisi senior di Makassar.

Sehingga lanjut Andi Kemal, perusahaan milik politisi senior itu dinyatakan sebagai pemenang tender proyek pembangunan Rutan Kelas II B Jeneponto yang memiliki anggaran sebesar Rp 18 miliar.

“Seperti mewajibkan calon peserta lelang memiliki pengalaman mengerjakan proyek yang sama sebanyak dua kali dan harus dibuktikan dengan referensi dari instansi pemberi kerja. Ini kan jelas tak beri peluang bagi kami perusahaan baru ingin mencoba,” kata Kemal melalui keterangan, Selasa (25/6/2019).

Dengan adanya syarat khusus itu, menurut Kemal hanya menguntungkan salah satu perusahaan saja. Dimana perusahaan itu diketahui memang sudah lama memiliki kerja sama dalam proyek pada lingkup Kanwil Kemenkumham Sulsel.

“Seperti perusahaan milik politisi senior di Makassar itu. Semua orang tahu kok kalau hampir semua proyek lingkup Kanwil Kemkumham Sulsel dimonopolinya. Makanya syarat yang diadakan seakan sudah didesain sedemikian rupa memang tujuannya hanya bisa dipenuhi oleh perusahaan dia,” paparnya.

Dia berharap agar pihak kepolisian dan kejaksaan dapat segera mengusut adanya dugaan persengkokolan jahat dalam proses tender proyek pembangunan Rutan Jeneponto yang menggunakan anggaran sebesar Rp 18 miliar tahun anggaran 2018.

“Buktinya kami juga masukkan pernyataan sanggahan tertulis terkait itu ke tim Pokja tetapi tidak digubris. Jadi sangat patut jaksa atau polisi mengusut ini dan saya siap membantu membongkar semuanya khususnya lelang proyek pembangunan Rutan Jeneponto ini,” tegasnya.

Terpisah, salah satu Pokja Kanwil Kemenkumham Sulsel, Jhon Batara Manikallo membantah jika pihaknya telah melakukan diskriminasi dalam hal kegiatan lelang pengerjaan proyek pembangunan Rutan Jeneponto.

“Syarat yang ada itu memang sudah diatur dan ketentuannya memang demikian. Perusahaan berpengalaman dibutuhkan karena disesuaikan dengan jenis pekerjaannya. Ini yang mau dibangun gedung khusus Rutan, jadi butuh yang ada pengalaman dong. Masak yang tidak punya pengalaman,” tegas Jhon.

Jhon juga membantah tudingan telah melakukan diskriminasi terhadap perusahaan baru yang menjadi peserta lelang. Bahkan, Jhon menyanggah telah terjadi persengkongkolan dengan pihak rekanan pemenang pengerjaan dalam hal ini perusahaan milik seorang politisi senior di Makassar yang dimaksud.

Menurutnya, bahwa seluruh tahapan pelaksanaan lelang telah diumumkan secara transparan dan dapat dilihat oleh semua orang Indonesia. Bahkan, dalam setiap tahapannya pun telah dirilis melalui telaah dari tim Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Tim Pengawal Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejari Jeneponto.

“Nah setelah ditelaah oleh kedua tim tersebut, baru tugas Pokja bisa merilis hasilnya. Jadi semua tudingan itu tak benar. Perusahaan peserta yang lain ditolak memang tak memenuhi sejumlah syarat yang ada. Seperti PT Lantoraland, hampir semua syarat ia tak penuhi jadi wajar kalau tidak lolos,” tandas Jhon.

(Mir/Azr)

Leave a Reply