Hukum & Kriminal

Kejaksaan Agung Beri Atensi Khusus Kasus Korupsi Buloa

RAPORMERAH.CO, MAKASSAR – Selain memberikan atensi kepada kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan Pangkep, Kepala Kejaksaan Agung RI, HM Prasetyo memberikan atensi khusus terhadap penyidikan lanjut dugaan korupsi sewa lahan Buloa.

Diduga aktor utama yang terlibat kasus dugaan korupsi lahan Buloa yaitu Jen Tang.

“Saya sudah ingatkan kepada semua jajaran termasuk di Sulsel agar bekerja profesional dalam penanganan kasus korupsi termasuk yang disebut itu,”kata Prasetyo di Makassar, Selasa (10/10/2017).

Sebelumnya, beberapa saksi yang diperiksa dalam penyidikan pertama dugaan korupsi Buloa, kembali diperiksa ulang pada penyidikan lanjutan. Diantaranya mantan Kepala Bank Mandiri cabang Hos Cokrominoto, Mantan Lurah Buloa dan mantan Camat Tallo, Makassar.

Tak hanya itu, penyidik juga telah mengantongi beberapa bukti dokumen aliran dana sewa lahan Buloa melalui kerjasama dengan PPATK.

“Penyidikan lanjutan sudah mulai berjalan. Kita tunggu saja hasilnya ,”singkat Salahuddin Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulselbar.

Dalam perkara korupsi sewa lahan negara Buloa telah mendudukkan tiga orang terdakwa. Masing-masing Muh. Sabri mantan Asiten I Pemkot Makassar, Rusdin dan Jayanti yang berperan sebagai penggarap lahan.

Dalam kasus yang merugikan negara itu Sabri berperan ikut menfasilitasi proses penyewaan lahan negara antara PT PP selaku pelaksana pekerjaan dengan pihak yang mengaku sebagai pemilik lahan, Rusdin dan Jayanti.

Kasus ini mencuat pada saat terjadi penutupan akses jalan di atas tanah negara yang dimaksud tepatnya di Kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar pada tahun 2015 lalu. Penutupan dilakukan oleh Jayanti dan Rusdin dengan dasar bahwa keduanya mengakui memiliki surat garapan pada tahun 2003 atas tanah negara yang merupakan akses ke proyek pembangunan Makassar New Port.

Dasar surat garapan itulah, para tersangka Jayanti dan Rusdin dengan difasilitasi oleh Sabri yang bertindak seolah olah atas nama Pemerintah Kota Makassar meminta dibayarkan uang sewa sebesar Rp 500 Juta kepada PT. PP selaku pelaksana pekerjaan.

Padahal diketahui bahwa surat garap yang dimiliki kedua tersangka yang diklaim terbit pada tahun 2003 tersebut, lokasinya masih berupa laut hingga di tahun 2013.

Peliput : Illank

Popular

To Top