Kasus Korupsi Mandek, KPK Supervisi Polda Sulsel

Ilustrasi / IST

Ilustrasi / IST

RAPORMERAH.co, MAKASSAR – Penggiat anti korupsi, Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi apresiasi terhadap upaya supervisi yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi yang ditangani oleh Polda Sulsel.

Hal ini dikatakan Wakil Direktur Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi, Kadir Wokanubun, Minggu (6/1/2019).

“Kami apresiasi upaya tegas tersebut. Dan ACC sendiri berharap penuh agar upaya tegas yang sama untuk kasus-kasus lama yang sengaja dipetieskan alias mandek oleh Polda Sulsel,” kata Kadir.

Menurutnya bahwa ada beberapa kasus korupsi yang ditangani Polda Sulsel terkesan dibiarkan mandek. Bahkan, memakan waktu penyidikan bertahun-tahun, berdasarkan catatan yang dimiliki ACC Sulawesi.

Selain itu, terdapat beberapa kasus yang telah melalui proses supervisi. Namun, hanya saja penyidik Polda Sulsel terkesan sengaja mengabaikan hasil supervisi terhadap kasus korupsi tersebut.

“Yang sulit dilupakan masyarakat itu kasus pembebasan lahan bandara Mangkendek, korupsi DID Lutra serta korupsi laboratoriun teknik Universitas Negeri Makassar (UNM),” beber Kadir.

Ada beberapa kasus korupsi yang telah disupervisi oleh KPK. Kendati demikian, walaupun sudah menjadi atensi lebih serta diberikan petunjuk penanganan yang spesifik, penyidik tak kunjung melanjutkan penyidik kasus itu hingga rampung.

“Seluruhnya menjadi atensi publik sebab memang ditengarai melibatkan tokoh-tokoh berpengaruh. Diantaranya korupsi DID Lutra, Bandara Mangkendek serta Korupsi Laboratorium Teknik UNM,” jelas Kadir.

Lanjut Kadir, sejumlah kasus korupsi itu seharusnya telah melalui proses supervisi punya progres yang kuat. Pada prinsipnya, KPK lakukan supervisi disebabkan adanya kendala yang dimiliki penyidik Polda Sulsel dalam perampungan proses penyidikan sebelumnya sehingga terhambat.

“Jadi sekarang mau apa lagi. Seharusnya tidak ada lagi alasan bagi penyidik tipikor Polda Sulsel untuk tidak menindaklanjuti kasus tersebut. Kan lucu sudah ada petunjuk malah dipetieskan,” tegas Kadir.

ACC Sulawesi berharap agar KPK tidak hanya sekedar menggemborkan upaya supervisi terhadap sejumlah kasus-kasus korupsi khususnya yang ditangani Polda Sulsel, tanpa memberikan penegasan untuk segera ditindaklanjuti bukan justru mengabaikannya.

“Kalau tidak demikian, tentu saja konsekuensinya, KPK atau ACC Sulawesi akan melaporkan dugaan kongkalikong dalam kasus-kasus korupsi tersebut pada Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas),” pungkasnya.

(Ink/Azr)

Leave a Reply