Kasus Fee 30 Persen Pemkot Makassar, GEMPAR Tantang Mabes Polri Tetapkan Tersangka Baru

Ilustrasi

Ilustrasi

RAPORMERAH.co, MAKASSAR – Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Masyarakat dan Pemuda Anti Korupsi (DPP GEMPAR-NKRI ) kembali menegaskan kepada aparat penegak hukum untuk segera menuntaskan kasus fee 30 persen dan menetapkan sejumlah tersangka baru.

Olehnya itu dengan kembalinya Tipikor Bareskrim Mabes Polri ke Makassar menyidik kasus fee 30 persen agar dapat berjalan lancar. Sebagaimana sebelumbya telah menyeret Mantan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar, Erwin Syafruddin Haija.

Akbar Polo, Ketua Umum DPP GEMPAR NKRI berharap untuk ssegera menetapkan tersangka baru kasus korupsi Fee 30 Persen, terhadap 75 peserta sosialisasi, 92 lurah, 29 nara sumber, empat vendor, dua kurir, 15 camat, 18 kasubag, empat orang TAPD, empat orang BPKAD Pemkot Makassar, dan yang dilakukan pemeriksaan di Polda Sulsel yaitu 15 bendahara pengeluaran dan 14 PPHP.

Selain itu ada 16 anggota DPRD Makassar yang telah diperiksa yakni, Abdul Wahab Tahir dari Komisi A, Erik Horas Ketua Koordinator Bamus, Faorouk M Beta Ketua DPRD Kota Makassar, Fachruddin Rusli dari Komisi C dan Banggar, M Zaenal Daeng Beta dari Komisi A dan Bamus.
Kemudian, Indira Mulyasari Paramastuti dari Wakil Ketua III, Irwan Jafar dari Komisi A, Mesakh Remon dari Komisi A, Rahman Pina dari ketua Komisi C, Supratman dari Komisi C dan Banggar, Abdi Asmara dari Komisi A, Adi Rasyid Ali dari wakil ketua DPRD Makassar, Busranuddin Baso Tika dari Komisi A, Jufri Pabe dari Komisi A dan H Sangkala Saddiko dari Komisi C.

Akbar Polo Selaku Ketua Umum DPP GEMPAR NKRI Untuk Menantang Penyidik Mabes Polri Menagani Kasus Indikasi Korupsi Fee 30 persen,Untuk Segera Menetapkan Tersangka Baru demi menghindari Cerita Masyarakat yang sifatnya negatif, kepada penyidik menangani fee 30 persen.

Ketua DPP Grmpar NKRI menegaskan , Tidak ada orang yang kebal hukum dengan kasus ini, sehingga diharapkan penyidik segera menentapkan Tersangka baru.

“Jangan salahkan kami apabila kami turun kejalan dan melakukan aksi didepan kantor bareskrim Mabes Polri Jakarta, jika kasus ini tidak tuntas” Tegas Akbar Polo.(**)

Leave a Reply