Kalah di Persidangan, PLN Tetap Tagih Pihak Penggugat

pengacara Makmun S Asy'arie memberikan keterangan persnya, Rabu (13/12/2017). | Foto: Illank

pengacara Makmun S Asy'arie memberikan keterangan persnya, Rabu (13/12/2017). | Foto: Illank

RAPORMERAH.co, MAKASSAR – Salah satu pelangga PLN Makassar Utara Rayon Karebosi, Hardianto Rusli mempertanyakan tagihan susulan listrik sebesar Rp. 180. 613. 000 yang dibebankan padanya.

Sementara, gugatannya di Pengadilan Negeri (PN) Makassar telah dimenangkan oleh ia selaku penggugat.

Hardianto Rusli yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya, Makmun S Asy Arie mengatakan bahwa tindakan PLN yang tetap melakukan penagihan biaya listrik pada rumah yang terletak di Jalan Sulawesi No 95 Makassar, yang digunakan untuk usaha bernama Sentral Buah, milik kliennya adalah perbutatan yang tidak menghargai hukum.

Menurutnya bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 89/PDT. G/2017/PN. MKS, dinyatakan bahwa tagihan listrik yang ditunjukkan kepada kliennya dinyatakan tidak sah dan ditolak, kata Makmun, berdasarkan putusan itu juga dinyatakan bahwa, tergugat dalam hal ini PLN telah melakukan perbuatan melawan hukum.

“Kami gugat di pengadilan, kami dinyatakan menang dan semua tindakan PLN terhadap pelanggang adalah pelanggaran hukum. Tapi kok, anehnya setelah adanya putusan ini PLN tetap melakukan penagihan dengan nilai yang sama, ini berarti PLN merendahkan wibawa pengadilan,” kata Makmun, Rabu (13/12).

Lebih lanjut, Makmun menjelaskan,
berdasarkan peraturan, jika sebuah masalah telah diputuskan oleh pengadilan, maka semua pihak harus menerima putusan. Meskipun, kata Makmun, pihak PLN yang tidak terima keputusan Pengadilan Negeri Makassar telah melakukan usaha banding.

Dalam keadaan seperti itu kata dia, semua pihak harusnya sama-sama menahan diri, sambil menunggu putusan yang berkekuatan hukum tetap. Namun anehnya, pihak PLN tetap bersikukuh melakukan penagihan kepada kliennya. Pihak PLN berdalih bahwa penagihan ini telah sesuai SOP.

“Waktu banding, dia tetap datang menagih, saya protes. Saya bilang tunggu putusan, kan ini sekarang masih proses banding. Saya bilang: anda keliru, kalian punya SOP sudah tidak berlaku lagi kalau perkara sudah masuk dalam pengadilan. Ini status qu sampai ada keputusan incraft,” ungkapanya.

Makmun menceritakan bahwa, masalah ini berawal saat pihak PLN melakukan pencabutan secara sepihak kepada meteran listrik kliennya. Pihak PLN kata dia berdalih bahwa, meteran listrik klienya telah rusak sehingga angka pemakaian listrik sudah tidak terlihat lagi.

Namun, berselang tiga hari kemudian, pihak PLN kembali dan membawa meteran listrik yang baru, lalu memasangnya, tak hanya itu, saat itu juga, PLN menyampaikan bahwa, kliennya masih menyisahkan pembayaran sebesar sekitar 180 juta yang belum dibayarkan.

“Tapi masalahnya dia kan berdalih bahwa angka dimeteran sudah tidak bisa terbaca, nah dia datang bilang masih menunggak, nah itu soalnya, angka itu darimana, katanya sudah tidak bisa terbaca angkanya,” ungkapnya.

Anehnya lagi, pihak PLN saat itu membawa print out blangko tagihan listrik susulan pelangganya yang kata dia, tidak tercantum identitas pelanggan, alamat pelanggan, nama pelanggan, tarif atau daya yang digubakan serta identitas petugas.

“Dalam proses pengadilan, saksi ahli menyebut bahwa hasil download (blangko) pelanggan menyebut oleh PLN adalah pelanggaran hukum, ini adalah pelanggaran yang dilakukan oleh PLN, kok hanya ada nilai tapi tidak tahu ditujuhkan kepada siapa,” ujarnya.

Sementara itu, Supervisor Humas PLN Sulselrabar, Eko saat dikonfirmasi belum biaa berkomentar banyak, ia hanya mengatakan akan mengecek masalah ini kebagian hukum.

“Nanti yah saya tanya-tanya sulu keteman-teman dibagian hukum, soalnya saya maaih dinas di luar di Kendari, nanti saya kabari lagi yah,” ujarnya.

Penulis : Illank

Leave a Reply