Jagalah Hati, Jangan ‘Nikah Sirri’

Ilustrasi: Kiagoos Auliansyah/detikcom

Ilustrasi: Kiagoos Auliansyah/detikcom

RAPORMERAH.co, MAKASSAR – Ini nikah sirri dan aku tidak memperbolehkannya, dan sekiranya aku datang pasti aku rajam. ~ Umar bin Khaththab

Istilah “nikah sirri” sudah dikenal sejak masa Khalifah Umar bin Khaththab. Dalam kitab-kitab hadits dan fikih berjudul Al-muwatha’, Imam Malik mengisahkan bahwa pada masa khulafaurrasyidin ke-2 terjadi pernikahan antara seorang laki-laki dengan saksi satu orang laki-laki dan satu orang perempuan.

Mendapat laporan ini, maka Khalifah Umar berkata, “Ini nikah sirri dan aku tidak memperbolehkannya, dan sekiranya aku datang pasti aku rajam.”

Menurut para fuqaha (ulama-ulama ahli fikih), makna nikah sirri dibagi menjadi dua. Pertama, nikah yang dilakukan tanpa adanya kelengkapan rukun (misal tidak ada wali atau saksi) sehingga pernikahannya dirahasiakan dari khalayak. Nikah seperti ini hukumnya batil (baca: tidak sah). Kedua, nikah yang dilakukan lengkap dengan rukun namun kedua saksi sepakat untuk merahasiakan kepada khalayak. Nikah sirrimodel kedua ini secara hukum agama dianggap sah, namun tidak mendapatkan kesunahan walimatul urs (resepsi).

Model pemaknaan pertama sebagaimana yang dimaksud Khalifah Umar. Sementara, pemaknaan yang kedua lebih banyak dipahami oleh mayoritas umat muslim Indonesia, bahkan sedikit ada pengembangan atau perubahan. Nasiri (2010) memaknai bahwa nikah atau kawin sirri adalah perkawinan yang dilakukan oleh sepasang kekasih tanpa ada pemberitahuan (dicatatkan) di Kantor Urusan Agama (KUA), tapi perkawinan ini sudah memenuhi unsur-unsur perkawinan dalam Islam, yang meliputi dua mempelai, dua orang saksi, wali, ijab-qabul, dan juga mas kawin. Kawin sirri ini hukumnya sah menurut agama, tapi tidak sah menurut hukum positif (hukum negara).

Keabsahan nikah sirri model kedua ini tidaklah dianjurkan di dalam agama Islam. Sebab, pernikahan merupakan mistsaqan qalidza(perjanjian yang sangat kuat) yang sangat dianjurkan untuk dikabarkan kepada khalayak. Nabi Muhammad SAW memerintahkan, “Laksanakanlah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing.” (HR. Bukhari). Umul mu’minin Aisyah RA juga meriwayatkan sabda Nabi SAW, “Umumkan nikah ini dan adakanlah di masjid-masjid, dan pukullah untuknya rebana-rebana.” (HR. Ahmad dan Tirmidzi).

Tak cukup dengan memerintah, betapa pentingnya mengumumkan pernikahan kepada khalayak, Nabi SAW juga memberikan teladan. Sahabat Anas berkata, “Ketika Rasulullah SAW menikahi seorang perempuan, beliau meminta aku supaya mengundang beberapa orang (lelaki) untuk makan.” (HR. Bukhari). “Ketika tiba waktu pagi hari setelah Nabi SAW menjadi seorang pengantin dengannya (Zainab bin Jahsy), beliau mengundang masyarakat, lalu mereka dijamu dengan makanan, dan setelah itu mereka pun keluar.” (HR Bukhari).

Pengumuman pernikahan kepada khalayak memiliki nilai-nilai positif, baik bagi keluarga baru (pasangan suami-istri yang sedang menikah), keluarga lama (orangtua/mertua), serta masyarakat luas. Dengan adanya pengumumam kepada khalayak, kedua mempelai akan terhindar dari fitnah yang merugikan. Keduanya juga akan dengan mudah mendapatkan hak masing-masing karena dengan diketahui banyak orang, seorang pasangan tidak akan dengan mudah meninggalkan tanggung jawabnya terhadap pasangan.

Dalam pada itulah, ketika di Indonesia terdapat pencatatan pernikahan oleh negara (baca: KUA) sehingga bisa memperkuat perlindungan kedua mempelai, tentu hal ini akan menjadi semakin positif. Jika saja semasa khulafaurrasyidin, atau bahkan Nabi SAW sudah bisa melakukan pencatatan semacam ini, kemungkinan besar mereka pun melakukannya. Dengan kata lain, Nabi SAW serta para ulama (insyaallah) “menyetujui” atas ijtihad pemerintah Indonesia dalam mencatat pernikahan warganya. Upaya pemerintah untuk mencatat pernikahan tersebut dapat mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh salah satu atau kedua mempelai yang tidak bertanggung jawab.

Nasiri (2010) juga mengatakan, perkawinan sirriyang tidak dicatatkan di KUA itu tidak punya kekuatan hukum. Sehingga, jika suatu saat mereka berdua punya permasalahan yang berkenaan dengan rumah tangga mereka seperti perceraian, KDRT, warisan, perebutan hak asuh anak dan lainnya, pihak kantor urusan agama dan pengadilan agama tidak bisa memutuskan bahkan tidak bisa menerima pengaduan mereka berdua yang sedang punya masalah.

Bermula dari sinilah, tidak ada alasan yang dapat membenarkan seseorang melakukan nikah sirri. Agama dan pemerintah sama-sama melarang adanya praktik nikah sirri. Nikah mestinya dilakukan dengan baik dan benar serta diketahui publik. Bagaimanapun, karena nikah merupakan hal yang agung, mestinya setiap pasangan sangat bangga manakala perjanjian agung ini dilaksanakan sah menurut ajaran agama dan pemerintah serta disaksikan oleh khalayak umum. 

Dengan begitu, diharapkan pernikahan dapat menjaga hati, menjadikan keluarga pasangan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sebaliknya, jika ada orang yang melakukan nikah secara sembunyi-sembunyi (sirri), maka pernikahan pasangan tersebut perlu dipertanyakan. Wallahu a’lam.

Anton PrasetyoBidang Penerbitan Lajnah Ta’lif wan Nasyr (LTN) PCNU Gunungkidul

Sumber : Detik.com

Leave a Reply