Izin Pengelolaan Stadion Matoanging Makassar Dicabut

RAPORMERAH.CO, MAKASSAR – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel sebagai jaksa pengacara negara (JPN) terus mendorong penyelesaian masalah aset Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, termasuk Stadion Mattoangin.

Stadion ini merupakan aset Pemprov Sulsel yang telah lama dikelolah oleh pihak Yayasan Olahraga Sulawei Selatan (YOSS). Namun, selama dikelola oleh pihak ketiga tidak pernah menyetorkan hasil pengelolaan itu ke kas daerah.

Kendati demikian, pihak Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) sebagai pemegang mandat pengelolaan yang diberikan secara sepihak kepada pihak YOSS telah mencabut mandat pengelolaan tersebut. Dan pihak KONI akan mengembalikan pengelolaan Stadion Mattoangin ke Pemprov Sulsel.

“Kalau Mattoanging itu, posisinya sekarang pihak KONI sudah mencabut kuasa pengelolaan yang diberikan kepada pihak YOSS. Jadi pihak KONI sudah mencabut kuasa pengelolaannya,” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Sulsel, Salahuddin saat dikonfirmasi melalui telepon, Selasa (3/9/2019).

Dalam hal ini kata Salahuddin, JPN masih bekerja bagaimana cara untuk mengembalikan aset tersebut ke pihak Pemprov Sulsel.

“Tapi kan butuh proses, misalnya bukan karena KONI sudah mencabut sudah selesai, tidak juga seperti itu. Kita juga lihat dari pihak YOSS mau tidak menyerahkan aset itu ke pemprov melalui JPN. Misalkan tidak mau, nah tentu JPN akan mengambil langkah hukum,” sebutnya.

Salahuddin menerangkan, saat ini JPN berusaha menyelesaikan permasalahan aset tersebut dengan cara non litigasi. Kalaupun menghadapi jalan buntu, tentunya akan ditempuh dengan jalur-jalur hukum.

“Sekarang masih dilakukan penyelesaian-penyelesaian secara non litigasi. Tapi kalau tidak ada jalan yang dikasih oleh pihak YOSS untuk melepaskan pengelolaan Stadion Mattoangin. Maka suka tidak suka JPN akan mengambil sikap secara litigasi,” tegasnya.

Kasipenkum Kejati Sulsel mempertanyakan terkait klaim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap keberhasilan penyelamatan aset Pemprov Sulsel, termasuk Stadion Mattoangin.

“Jujur saya mau pertanyakan itu. Karena sampai sekarang aset itu baru mau dikembalikan ke pemprov tapi sudah diklaim,” ujarnya.

Tak hanya itu, Salahuddin juga mempertanyakan apa kapasitas KPK yang mengklaim berhasil menyelamatkan aset milik Pemprov Sulsel.

“Karna yang kita tau KPK mendorong instrumen perdata dan tata usaha negara (Datun) melalui jaksa pengacara negara kejati untuk recovery aset, salah satu didalamnya adalah Stadion Mattoangin. Tapi masih ada puluhan SKK yang sudah diserahkan Pemprov Sulsel kepada kejaksaan. Jadi harusnya tidak usah mengklaim sepihak. KPK mensupport pengembalian aset Pemprov Sulsel melalui Divisi Pencegahan,” pungkasnya.

(Ibl/Azr)

Leave a Reply