Dituding Terima Mahar Pilgub 10 Miliar, Gubernur Sulsel Ancam Penjarakan Jumras

Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah saat menjadi inspektur upacara HUT Bhayangkara ke 73 di Lapangan Karebosi.

Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah saat menjadi inspektur upacara HUT Bhayangkara ke 73 di Lapangan Karebosi.

RAPORMERAH.CO, MAKASSAR – Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah menyebut mantan Kepala Biro Pembangunan Sulsel, Jumras melakukan pembohongan publik saat sidang angket DPRD Sulsel beberapa hari lalu.

Terkait dugaan bagi-bagi proyek di lingkup internal dan mahar miliaran rupiah pada Pilgub 2018 lalu. Bahkan, Gubernur Sulsel memberikan ultimatum kepada Jumras untuk segera meminta maaf.

“Tidak ada seperti itu, bohong besar dan saya akan penjarakan jika dia tidak hentikan. Saya minta 1 kali 24 jam untuk meminta maaf. Jika tidak saya akan laporkan,” tegas Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah usai kegiatan HUT Bhayangkara ke 73, Rabu (10/7/2019).

Pernyataan Jumras itu kata Nurdin, adalah sebuah fitnah dan kebohongan besar. Dan meminta untuk segera menghentikan ucapannya.

“Itu bohong besar, Jumras itu membuat sebuah kebohongan yang besar dan kalau dia tidak hentikan bicaranya itu, saya akan laporkan ke polisi itu adalah pencemaran nama baik,” geramnya.

Semua ucapan Jumras dibantah Nurdin terkait tudingan dirinya ada pembagian proyek dan sumbangan dari pengusaha.

“Saya ingin sampaikan lilahi taalah, kalau ada sumbangan dari pengusaha kepada saya apalagi namanya rekanan,” tutupnya.

Sebelumnya, Pansus Hak Angket Gubernur Sulsel memeriksa eks Kepala Biro Pembangunan Sulsel, Jumras. Pada pemeriksaan ini, Jumras berbicara tentang dugaan bagi-bagi proyek di lingkup internal dan mahar miliaran rupiah pada Pilgub 2018.

Jumras diketahui dipecat dari posisinya setelah dituduh oleh Gubernur Nurdin Abdullah menerima fee dari pengusaha terkait proyek di Sulsel. Pada pemeriksaan di hak angket, Jumras memberikan klarifikasinya.

“Ada yang tertulis kamu, bahwa kamu meminta¬†fee, lalu saya bilang dari siapa? Lalu diambillah surat, lalu diperlihatkan ke saya, saya lihat di situ dua perusahaan, dua pengusaha, yang satunya Agung Sucipto, dan satunya bernama Ferry Tandiari,” kata Jumras saat menjelaskan pemecatannya oleh Gubernur Nurdin Abdullah di hadapan sidang hak angket, Makassar, Selasa (9/7/2019).

Pada pertemuannya dengan Nurdin Abdullah itu, Jumras dituduh meminta fee proyek kepada dua pengusaha. Hal itu kemudian dibantah oleh Jumras meski klarifikasinya kepada Nurdin tidak didengarkan.

“Sebelum saya tinggalkan tempat itu, saya sampaikan angguh (Agung) itu menunjuk bapak bahwa pada saat Pilkada Bapak dibantu Rp 10 M, dan itu dihadiri oleh kakak Wagub yang mengantar,” ujarnya.

Jauh sebelum pemecatannya, Jumras mengaku telah diajak bertemu dengan Sumardi. Sumardi, yang diketahui sebagai Kepala Bappenda Sulsel, meminta agar paket proyek dikerjakan oleh kedua pengusaha itu dengan alasan mereka telah membantu gubernur pada Pilgub Sulsel.

“Lalu saya jawab, silakan, Pak, lelang ini terbuka, silakan diikuti prosesnya. Iya, pokoknya bantu dia. Ini saya titipkan kamu Rp 200 juta, ambil. Saya tolak itu, oleh Pak Sumardi dari dua orang ini. Saya ditunjuk meminta¬†fee,” terangnya.

(Mir/Azr)

Leave a Reply