Ditetapkan Sebagai Tersangka, Begini Peran Istri Wabup Bone Dalam Kasus Dana PAUD

Polisi jaga ketat Rujab Wakil Bupati Bone saat dilakukan penggeledahan | Foto : illank

RAPORMERAH.CO – Empat orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang menggunakan anggaran tahun 2017 sebesar Rp 13 miliar dan 2018 sebesar Rp 14 miliar.

Dalam kasus dugaan korupsi ini terjadi kerugian keuangan negara yang berdasarkan hasil perhitungan BPKP sebesar Rp 4,9 miliar.

Adapun keempat orang yang ditetapkan tersangka yakni, istri Wakil Bupati Bone, Erniati yang saat itu selaku Kepala Bidang Paud dan Dikmas Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, Kepala Sekai Paud Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, Sulastri.

Dan Staf Paud Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, Muh Ikhsan, serta Pengawas TK Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, Masdar.

Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Dicky Sondani mengatakan, bahwa keempat orang ini ditetapkan sebagai tersangka setelah pihaknya telah melaksanakan gelar perkara kasus dugaan korupsi penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik BOP PAUD dengan anggaran bersumber dari APBN tahun anggaran 2017 dan 2018 untuk pengadaan buku bahan belajar pada Satuan PAUD di Kabuapaten Bone, Senin (7/10/2019).

“Dari hasil itu, kita tetapkan empat orang tersangka mantan Kepala Bidang Paud dan Dikmas Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, Kepala Sekai Paud Diknas Bone, staf Paud Diknas dan seorang pengawas TK Diknas Bone,” kata Dicky.

Dicky menerangkan, jika istri Wakil Bupati Bone memiliki peranan saat itu sebagai Kepala Bidang PAUD dan Dikmas, tetapi dia tidak melaksanakan seluruh tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis Permendikbud Nomor 4 Tahun 2017 dan Permendikbud Nomor 2 Tahun 2018.

Selain itu, Erniati juga bertindak sebagai Ketua Tim Managemen DAK Non Fisik BOP PAUD Kabupaten Bone. Dimana kata Dicky, Erniati menerima honor pembayaran pada tahun 2017 sebesar Rp 40 juta dan 2018 Rp 40 juta.

“Tugas Erniati untuk memverifikasi data dapodik sampai dengan verifikasi hasil pelaksanaan pengadaan langsung dan swakelola dana BOP PAUD. Sebagai Tim monitoring, evaluasi dan supervisi dia sudah menerima honor. Khusus tahun 2017 dirinya juga selaku PPTK saat pengadaan alat peraga dan buku siswa TK dengan model pengadaan langsung,” terangnya.

“Namun, pengadaan tersebut dalam pelaksanaannya, tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pepres tentang pengadaan barang dan jasa. Sehingga hal itu, dirinya tersangkut dalam kasus dugaan korupsi ini,” tambahnya.

Penyidik kepolisian pun menjerat keempat tersangka ini dengan pasal 2 dan atau pasal 3 UU Tipikor nomor 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah menjadi UU Tipikor nomor 20 tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) KUHPidana.

(Mir/Azr)

Leave a Reply