Diskusi Publik : Politik Dinasti, Antara Regulasi dan Etika Dalam Demokrasi

RAPORMERAH.CO | Politik dinasti hingga saat ini masih menuai pro dan kontra dalam masyarakat Sulawesi Selatan yang mendekati momen Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020.

Masyarakat masih mempertanyakan apakah politik dinasti merupakan sistem yang tepat untuk membentuk pemerintahan yang kuat dan stabil atau justru telah mereduksi esensi dari nilai-nilai demokrasi.

Polemik politik dinasti menjadi topik yang hangat untuk diperbincangkan dan diskusikan sehingga Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum (FH) Universitas Hasanuddin Makassar mengambil topik tersebut dengan tema “Politik Dinasti : Antara Regulasi dan Etika Dalam Demokrasi”.

“Tema ini kami angkat, karena mendekati momentum Pilkada Serentak tahun 2020 di Sulawesi Selatan kedepan. Hasil diskusi kami dengan teman pengurus BEM Kementerian Keilmuan FH Unhas,” kata Penanggungjawab Diskusi Publik (Diksi) Volume 3, Dirga Aswar, Selasa 4 Agustus 2020.

Dirga mengatakan, dalam diskusi nanti pihaknya akan menghadirkan beberapa narasumber yang berkompeten di bidangnya. Seperti, Ketua Departemen Hukum Tata Negara FH Unhas, Prof Dr Aminuddin Ilmar, Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan YL dan Pakar Hukum Tata Negara, Dr Zainal Arifin Mochtar

“Jadi narasumber yang kami hadirkan dalam diskusi secara online ini, ada Bupati Gowa hingga pakar hukum tata negara dan keynot speakernya nanti Dekan Fakultas Hukum Unhas, Dr Farida Patittingi,” ujarnya.

Kegiatan diskusi ini kata Dirga akan dilaksanakan secara online yang direncanakan akan berlangsung pada hari Kamis 6 Agustus 2020, pukul 20.00 WITA.

“Teman-teman dapat mengikuti diskusi nanti dengan melalui aplikasi Zoom dengan Meeting idnya 890 5633 9991 serta
Password BEMFHUH. Bahkan ada sertifikat yang akan diberikan oleh penyelenggara,” pungkasnya.

(Ibl)

Leave a Reply