Diskusi Publik : Menyoal Arah Penyelenggaraan Jaminan Sosial

Para pembicara diskusi publik yang diselenggarakan Kaukus Pemerhati Jaminan Sosial.

Para pembicara diskusi publik yang diselenggarakan Kaukus Pemerhati Jaminan Sosial.

RAPORMERAH.co, MAKASSAR – Kaukus Pemerhati Jaminan Sosial menggelar diskusi publik dengan tema “Menyoal Arah Penyelenggaraan Jaminan Sosial, Kamis (7/2/2019).

Dalam diskusi tersebut menghadirkan empat narasumber dari berbagai latar belakang profesi dan pendidikan seperti, Dr. Andi Surahman Batara, S.KM., M.Kes (Akademisi / Fakuktas Kesehatan Masyarakat Universitas Muslim Indonesia), Abdul Aziz Saleh, S.H (Pegiat HAM / Ketua PBHI Sulsel) (Perspektif HAM dalam jaminan sosial), Andi Mallanti, S.H (Aktivis Buruh / Ketua Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia) dan Prof.Dr.Juajir S.H., M.H (Guru besar Hukum Tata Negara Universitas Hasanuddin).

Menurut Akademisi FKM UMI, Andi Surahman Batara mengatakan, bahwa jaminan sosial itu merupakan tanggung jawab negara sebagai wujud pencapaian kesejahteraan masyarakat.

Namun, lanjutnya, kerap kali pelaksanaan jaminan sosial justru di jadikan alat kampanye politik, contohnya terlait kartu jamian yang sering muncul menjelang pentas demokrasi elektoral merupakan sebuah kebohongan yang kerap kali dilakukan oleh para politisi.

“Nyatanya kehadiran program dan manfaat jaminan sosial merupakan tanggung jawab negara terhadap penyelenggaraam jaminan sosial,” kata Andi Surahman Batara.

Sementara, Guru besar Hukum Tata Negara Universitas Hasanuddin, Prof Juajir menyebutkan, terkait kisruh penyelengaraan
jaminan sosial, perlunya diadakan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan jaminan sosial.

“Karena overlaping kewenangan penyelenggaraan jaminan sosial di di akibatkan oleh tafsir di norma yang berada di UU 40 Tahun 2004 dan UU 24 Tahun 2011, sehingga konflik interest yang terjadi antara TASPEN, ASABRI & BPJS Ketenagakerjaan turut mempengaruhi pemberian manfaat jaminan sosial terhadap peserta jaminan sosial bisa di selesaikan,” ungkapnya.

Dari kesimpulan diskusi publik tersebut, para narasumber sepakat untuk merekomendasikan dilakukan revisi UU SJSN dan UU BPJS.

(Mir/Azr)

Leave a Reply