Deklarasi 2019 Ganti Presiden Tak Diberi Izin, Fadli Zon : Polisi Jadi Alat Politik

RAPORMERAH.co,JAKARTA – Jelang pilpres 2019 Demokrasi di Indonesia seolah dicederai dengan pemandangan pilih kasih dalam pemberian izin berkumpul dan mengeluarka pendapat, Dimana dalam realita lapangan Sejumlah acara bertemakan #2019GantiPresiden di beberapa daerah di Indonesia tak mendapatkan izin kepolisian setempat.

Fenomena tersebut sontak membuat Waketum Gerindra Fadli Zon angkat bicara dan menilai aparat kepolisi saat ini telah menjadi alat kepentingan politik.

Dikutip dari Detik.com “Masyarakat melihat sekarang kepolisian berpihak kepada pihak tertentu dan kelihatan polisi ini menjadi alat politik,” kata Fadli, Sabtu (25/8/2018).

Fadli mengatakan polisi terkesan ‘pilih kasih’ dalam memberikan izin kegiatan. Dia menyebut, andai acara yang digelar mendukung Joko Widodo (Jokowi), polisi memberikan izin.

“Sementara itu kalau kita lihat yang punya aspirasi lain, misal yang tetap Jokowi itu diperbolehkan. Ini kan menunjukkan ketidakadilan yang nyata,” ujarnya.

Ia menegaskan, gerakan #2019GantiPresiden sah di mata hukum. Masyarakat memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapat di muka publik. Hal ini tertuang dalam UUD 1945.

Karena itu, Fadli menilai, aparat kepolisian tidak punya wewenang untuk melarang kegiatan yang diselanggarakan pendukung #2019GantiPresiden.

“Menurut saya itu jelas pelanggaran terhadap konstitusi. Gerakan 2019 Ganti Presiden itu adalah gerakan yang sudah lama, murni datang dari masyarakat, kemudian tidak terafiliasi dengan partai manapun,” ucap Fadli.

Selama ini gerakan 2019 Ganti Presiden itu selalu gerakan damai. Jadi jangan menarik mundur demokrasi kita,” imbuh dia.

Diketahui, polisi menolak izin acara Deklarasi #2019GantiPresiden di Surabaya, Jawa Timur. Deklarasi itu rencananya digelar pada Minggu (26/8). Polda Jatim menegaskan rencana aksi itu batal dilaksanakan karena tidak mendapat izin kepolisian.

“Tidak jadi dilaksanakan, ndak ada deklarasi, kan kami tolak izinnya. Nanti dikhawatirkan akan mengganggu ketertiban masyarakat. Jadi itu STTP-nya (Surat Tanda Terima Pemberitahuan) kita tolak,” ungkap Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Frans Barung Mangera, Jumat (24/8).

Sumber : Detik.com

Leave a Reply