Dalami Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Buku, Polisi Geledah Rujab Wakil Bupati Bone

Polisi jaga ketat Rujab Wakil Bupati Bone saat dilakukan penggeledahan | Foto : illank

RAPORMERAH.CO, BONE – Rumah jabatan Wakil Bupati Bone digeledah tim gabungan kepolisian dari Polres Bone dan Subdit Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulsel, Rabu (18/9/2019).

Penggeledahan tersebut dilaksanakan terkait kasus dugaan korupsi Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang sementara ditangani di Polres Bone.

Dalam penggeledahan ini di Rujab Wakil Bupati Bone mendapatkan pengamanan ekstra ketat dengan menempatkan setiap personel bersenjata lengkap dari Brimob Polda Sulsel di setiap sudut rumah jabatan.

Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Dicky Sondani mengatakan, bahwa pihaknya melaksanakan penggeledahan di sejumlah kantor instansi pemerintahan hingga rumah jabatan (Rujab) Wakil Bupati (Wabup) Bone, Ambo Dalle.

“Benar, Tipikor Polda Sulsel hanya BKO, backup Polres Bone yang sementara menangani kasus,” kata Kombes Pol Dicky.

Penggeledahan dilakukan Tipikor Polda Sulsel dimulai sekitar pukul 10.00 Wita dan Tim gabungan ini melakukan penggeledahan dibeberap lokasi di Kabupaten Bone secara serentak.

Lokasi atau instansi yang dilakukan penggeledahan oleh Tipikor Polda Sulsel ini masing-masing, di Kantor Bidan PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Bone, Kantor Dinas Keuangan Bone, Rujab Wakil Bupati Bone serta kediaman pribadi Wakil bupati Bone, Ambo Dalle.

Tim Tipikor Polda Sulsel melakukan penggeledahan di Kabupaten Bone merupakan bagian proses hukum dalam mendalami kasus bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang tengah bergulir di Tipikor Polres Bone.

“Terkait bantuan PAUD, kasusnya masih lidik,” beber Dicky Sondani

Diketahui, Polres Bone tengah mengusut dugaan korupsi pengadaan buku di TK pada dua tahun terakhir itu. Yaitu, anggaran untuk tahun 2017 sekira Rp13 Miliar dan untuk tahun 2018 jumlahnya sekira Rp14 Miliar. Dalam hitung-hitungan pihak kepolisian, kasus ini kerugian negara mencapai sekitar Rp5 Miliar.

Kendati demikian, angka tersebut belum valid lantaran masih menunggu perhitungan resmi kerugian negara dari tim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Sulsel.

(Mir/Azr)

Leave a Reply