Catatan Akhir Tahun AJI Makassar : Kekerasan Jurnalis Karena Persoalan Kode Etik

Diskusi Akhir Tahun AJI Makassar Menjawab Permasalahan Pers Tahun 2018 di Hotel D’Maleo Jalan Pelita Raya, Kamis, (27/12/ 2018).

Diskusi Akhir Tahun AJI Makassar Menjawab Permasalahan Pers Tahun 2018 di Hotel D’Maleo Jalan Pelita Raya, Kamis, (27/12/ 2018).

RAPORMERAH.co, MAKASSAR | Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Makassar menggelar diskusi akhir tahun 2018. Dalam diskusi ini mengangkat tema “AJI Makassar Menjawab Permasalahan Pers Tahun 2018” di Hotel D’Maleo Jalan Pelita Raya, Kamis, (27/12/ 2018).

Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Makassar Qodriansyah Agam Sofyan menyebutkan sepanjang 2018 ada 11 kasus kekerasan terhadap jurnalis. Dengan rincian sembilan kekerasan jurnalis ketika melakukan peliputan dan dua dilaporkan ke Bawaslu sampai ke rana kepolisian.

“Ini terjadi karena menyangkut soal pemahaman kode etik jurnalis,” tutur Qodriansyah.

Selain itu yang juga menjadi tantangan adalah banyaknya berita hoaks atau lari dari kaidah-kaidah jurnalistik. Sehingga hasilnya bias dan berujung kepada pengancaman media.

Dewan Etik AJI Makassar, Firdaus Muhammad mengakui memang banyak jurnalis yang telah menyalahi kode etik. Hal itu terjadi lantaran lemahnya rekrutmen di kalangan perusahaan pers.

“Terlalu mudah orang sekarang menjadi wartawan, yang penting mampu menulis saja,” tutur Firdaus.

Tak hanya itu mental juga yang bisa mempengaruhi hasil berita dari seorang jurnalis. Misalnya bagaimana konfirmasi narasumber dan kebenaran informasi agar tak menyebarkan hoaks. “Ini yang mencederai profesional jurnalis karena banyak mengabaikan aspek kode etiknya,” ujarnya,”Tambahnya.

Oleh sebab itu perlu ada edukasi kode etik kepada wartawan baru, apalagi dalam situasi politik yang bisa mempengaruhi seorang jurnalis.

Pakar Media, Aswar Hasan, mengatakan bahwa ruang redaksi masih belum steril dari intervensi owner, sehingga konten berita kerap bias atau tidak objektivitas dari fakta yang sebenarnya. Padahal itu adalah ruang sakral yang harus dipisahkan antar aturan keredaksian dan pemilik perusahaan. “Tapi menurut saya ini belum jelas antar owner dan keredaksian,” ucap Aswar.

Selain itu, kata dia, penegakan etika profesional jurnalis yang dapat mengundang masyarakat. Ahasil mereka tak diperlakukan sebagaimana seorang jurnalis. Bahkan aparat belum serius dalam menegakkan hukum soal kasus kekerasan jurnali di Sulawesi Selatan khususnya di Makassar. (Ibl/Azr)

Leave a Reply