41 Legislator Kota Malang Tersangka Suap, KOPEL: Pecat Semua dan Segera PAW

RAPORMERAH.co, JAKARTA  – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru saja mengumumkan 22 orang anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka suap dan gratifikasi. Hingga kini, total ada 41 anggota DPRD Malang yang menjadi tersangka dari jumlah 45 anggota DPRD yang ada. Bahkan, 22 diantarnya kini telah ditahan.

Hampir seluruh anggota dewannya terseret kasus, membuat masalah baru, terutama menyangkut pembangunan di Kota Malang. Tentu saja, saat ini sudah banyak agenda pemerintahan yang harus dibahas, terutama menyangkut APBD Perubahan 2018 maupun RAPBD 2019. Jika tidak, pembangunan Kota Malang terancam lumpuh.

Menurut Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Indonesia, kondisi ini harus segera diatasi. Tentunya Kemendagri harus turun tangan.

Menurut KOPEL, kasus yang menimpa DPRD Malang merupakan tsunami DPRD. Lembaga ini pun memberi dua solusi agar pemerintahan tidak lumpuh.

“Seharusnya ada dua yang ditunggu publik. Pertama, semua anggota yang terlibat langsung mundur dan diganti. Dan atau kedua, partai bersikap memecat mereka karena dipandang merusak citra partai lalu menggantikannya (PAW),” ujar Direktur KOPEL Indonesia, Syamsuddin Alimsyah, Selasa (4/9).

Melihat banyaknya anggota dewan, baik DPR maupun DPRD yang terseret kasus, menurut Syamsuddin, menandakan bahwa lembaga terhormat itu sekarang ini sudah gagal menjaga marwah sebagai lembaga penjaga nilai. Sebagai lembaga terhormat, DPR dan DPRD yang sejatinya dibentuk sebagai lembaga cek and balance, menjaga otoritarian eksekutif. “Namun wibawa lembaga terhormat sekarang ini betul-betul runtuh,” tuturnya.

Mengapa ini semua terjadi? Tentu pristiwa ini tidak instan adanya. Semua karena dampak atas berbagai sistem yang tidak berjalan.

“Perlu dipahami bahwa orang yang sejatinya menjadi anggota DPR dan DPRD sebagaimana diamanatkan dalam UU Pemilu dan UU Parpol adalah mereka yang selama ini telah melalui fase pengkaderan di partai politik. Partai politiknya yang diberi amanah menjadi laboratorium satu-satunya yang bisa mencetak kader-kader politisi handal berkarakter dan tentu bermoral,” katanya.

Itu pula sebabnya, negara setiap tahun menggelontorkan dana bantuan partai politik melalui APBN dan APBD yang jumlahnya sungguh fantastis setiap partai. “Tujuannya apa? Agar partai politik secara rutin melakukan pengkaderan, membina kadernya agar berkualitas dalam memperjuangkan aspirasi rakyat,” jelas Syamsuddin.

Sayangnya cita ideal negara ini justru diabaikan. Partai rajin terima dana negara tapi malas melakukan kaderisasi. Faktanya, setiap pemilu, partai kesulitan mencari caleg. Ada yang saling bajak kader. Bahkan sampai harus menabrak aturan dengan memaksakan maju caleg meski mantan koruptor. “Ini bukti sederhana partai sekarang miskin kader,” tambahnya.

Pengkaderan yang lemah sehingga lemah pula dalam menjalankan fungsi pengawas. Sebaliknya juga banyak menjadi pelaku korupsi.

Dia mengatakan, harapan parpol mengajukan caleg bermoral tinggi sebenarnya sudah ada. Terbitnya PKPU 20 tahun 2018 yang oleh KPU secara tegas melarang parpol mengajukan caleg mantan napi koruptor adalah sebuah upaya maksimal oleh KPU yang jauh ke depan.

“Ini bukan sekadar memproteksi warga pemilih agar tidak dibawa ke ranah memilih koruptor. Namun juga ada pesan jauh ke depan untuk membangun marwah DPR dan DPRD. Termasuk pesan bagi pejabat amanah dan tidak korup. Sekali mereka korupsi maka tamat riwayatnya,” kata Syam.

Selain itu, untuk menjaga marwah DPR dan DPRD, butuh pengawalan dan pengawasan. Salah satunya dengan memaksimalkan lembaga mahkamah DPR dan atau badan kehormatan. “Lembaga ini harus benar-benar berfungsi sebagai pengawas internal,” jelasnya.

Cara lain untuk meminimalisir kasus di DPR dan DPRD, dengan memperkuat pengawasan publik terhadap lembaga ini. “Publik perlu diberi penyadaran menggunakan hak kedaulatannya untuk tagih janji bagi wakilnya,” imbuhnya. (*)

Leave a Reply